kendaraan dinas operasional. Kendaraan dinas operasional/jabatan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran serta digunakan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat struktural. kendaraan dinas operasional

 
Kendaraan dinas operasional/jabatan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran serta digunakan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat strukturalkendaraan dinas operasional  TEMPO

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nama Pekerjaan: Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Tahun. "Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi," tulis Permenpan RB Nomor 87 Tahun 2005. Sebagai langkah awal, pemerintah telah memulainya dengan mengusahakan pemakaian kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan di pusat maupun daerah. Berdasarkan ketentuan. sebutan kendaraan dinas atau kendaraan operasional, merupakan pendukung seluruh kegiatan guna pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Bone Bolango, InfoPublik - Penggunaan kendaraan dinas operasional Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, diminta harus sesuai fungsi dan peruntukkannya. T. Keterbatasan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Operasional Sekretariat Daerah jenis Minibus dan Pick-Up/pemuat barang b. Bervariatif masa tunggakannya," kata Syarifudin, Kamis (8/12/2022). memanfaatkan kembali kendaraan dinas roda 2 (dua) yang telah. 2. Kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dihapuskan apabila telah berusia. Menimbang : a Bahwa dalam rangka pemakaian dan penanggung jawab Kendaraan Dinas Roda Dua Dan Roda Empat dalam rangka pelaksanaan Program Dilapangan/Operasional. RENCANA ANGGARAN. Peraturan dan gunaan kendaraan dinas operasional melalui pedoman pengelolaan kendaraan dinas diatur Peraturan Bupati Siak No. Dikutip dari laman, Jalahoaks (Jakarta Lawan Hoaks) yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemprov DKI Jakarta, narasi soal dua mobil. Tanpa mobil operasional dengan kondisi baik, distribusi akan terhambat. Perawatan kendaraan operasional cukup krusial untuk menjaga performa mobil. 000,00 1. Anda perlu selektif dalam. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan Dan Kendaraan Dinas Operasional Di Daerah. III. Tips Memilih Bengkel untuk Servis Mobil Operasional. Sarana mobilitas (kendaraan dinas) d. Presiden (2019-2024: Joko Widodo) No. Pemakaian Kendaraan Dinas 1 Halaman 1 dari 6 PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS Proses Penanggungjawab Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan 1 Perumusan Ir. Meskipun menimbulkan banyak perbincangan di masyarakat, namun hal ini merupakan bentuk upaya dalam percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai yang termaktub dalam Instruksi. Salah satu sarana kerja tersebut adalah Kendaraan Dinas/ Operasional. Ia menambahkan kendaraan dinas untuk operasional dengan bahan bakar listrik itu dilakukan bertahap dan akan terus ditambah. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021. Terlaksananya pemeliharaan. Ini harus atas izin tertulis pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk m~nunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional. Mengingatkan kepada Saudara bahwa kendaraan dinas tersebut di atas, merupakan asset milik Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya yang disediakan dan dipergunakan hanya untuk kegiatan operasional perkantoran yang diperuntukkan bagi Ajudan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. /Fax. Untuk kendaraan yang memakai plat nomor berwarna merah mungkin mudah pengawasannya. Merdeka. i. Nah, itulah 8 merek mobil yang biasa dijadikan kendaraan dinas operasional instansi pemerintah. Lamanya waktu yang dibutuhkan pegawai untuk proses peminjaman kendaraan dan bisa menghambat kinerja pegawai. Tidak boleh juga. Nilai: Rp 1. Kendaraan Dinas Operasional yang selanjutnya disingkat KDO merupakan BMN berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional roda empat atau roda dua pada. 8. sebutan kendaraan dinas atau kendaraan operasional, merupakan pendukung seluruh kegiatan guna pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Kendaraan Dinas Operasional; dan c. SASARAN Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah dengan nomor plat kendaraan 316 M. Beberapa hal yang mesti ada di dalam surat antara lain: Kop surat lengkap dengan nama organisasi atau instansi,. Berdasarkan ketentuan pasal 2, Standar Biaya Masukan ini berfungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan tata usaha yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan pemeliharaan, dan pengamanan kendaraan dinas opersional Kabupaten Siak. Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah. Pasal6 (1) Kendaraan dinas operasional lapangan dan kendaraan dinas. Melakukan presensi datang 2. KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal. Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain. Waktu peminjaman kendaraan dinas sesuai dengan surat permohonan peminjaman kendaraan dinas 4. 5. Adapun contoh surat peminjaman mobil operasional suatu perusahaan atau instansi hampir sama dengan surat permohonan pinjam pakai kendaraan dinas kepemerintahan. 06/2015 adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan. PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO. apabila kendaraan bermotor tersebut hilang, atau rusak berat akibat kecelakaan atau force. Pertama-tama, kami asumsikan bahwa “UPT” yang Anda maksud adalah singkatan dari Unit Pelaksana Teknis. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat Daerah dan pejabat struktural. Supaya pegawai yang niatnya pulang pakai motor, difasilitasi pakai bus. dan kendaraan dinas khusus/lapangan. 3. "Ada 155 kendaraan roda empat milik dinas Pemkot Tangerang nunggak (pajak). 01 November 2019 Hal 2 dari 5 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Biro Umum dan Keuangan, Universitas Negeri Medan 1. 000. Membuat surat pelepasan kendaraan yang telah dijual/dilelang Membuat laporan secara periodik Bagan 7: Pengelolaan kendaraan dinas. 30 menit. harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. (6) Pemakaian kendaraan dinas hanya untuk keperluan. Kelompok Jabatan Fungsional. mencabut Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2010 tentang Servis Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2011; dan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2010 tentang Standardisasi Kendaraan Dinas, Ketentuan lebih lanjut. MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK. B. com, JAKARTA- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kemenkeu mengungkapkan tengah menyusun standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) pengadaan kendaraan listrik yang bakal digunakan pemerintah. 1, 2020, Hal. 0. Perusahaan perlu mempertimbangkan urgensi jadwal servis kendaraan dinas supaya terhindar dari kerusakan fatal pada kendaraannya. 15, No. PASAL 1 KETENTUAN DAN. 4. Adapun objek pemeliharaan mencakup seluruh BMN, baik tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan. Penjualan Kendaraan Dinas Operasional. Kepada Yth, Direktur Operasional PT. 236 mobil listrik, 39. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas OperasionalJangka waktu Pelaksanaan kegiatan dilakukan perbulan sesuai dengan kebutuhan. 15 Juni 2014 Yusran Lapananda Catatan Pojok apbd, APBD-P, aset daerah, dppkad, dppkad pemkab gorontalo, gorontalo, hukum, kdo, Kendaraan Dinas Operasional, Ketersinggungan hukum, kontrak hukum, membaca apbd, pemkab gorontalo, yusran lapanand Tinggalkan komentar Perlengkapan. 730. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas B. Request PDF | Analisis Sistem Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Melalui Sistem Pembelian dan Sewa (Studi Pada Politeknik Negeri Padang) | The official goverment vehicles supply. Standar, Prosedur Pengusulan Pengadaan, serta Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas di LingkunganPeraturan Perundang-undangan. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional); i. Perjanjian kerjasama Perawatan dan Perbaikan Kendaraan ini dibuat pada hari ini Selasa. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kerangka acuan kerja (kak) pengadaan kendaraan dinas operasional kemetrologian (dak) karoseri kendaraan roda 4 (empat) pengguna anggaran drs. 04 . File Count 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas penggunaan kendaraan dinas. Penggunaannya dilaksanakan pada hari kerja kantor dan hanya digunakan di dalam kota. 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,. pemilihan pengambilan keputusan dengan memperhatikan cost efficiency dalam pengadaan kendaraan dinas apakah tetap memilih beli pakai atau sewa. Lihat Foto. 00 dan ASN/Pejabat wajib menggunakan seragam. Tapi khusus untuk bus operasional. 000. Standar. Dalam poin instruksinya, Jokowi menyebutkan penggunaan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Penghapusan kendaraan bermotor dapat dilakukan. Informasi Serta Merta 366;Contoh Surat Permintaan Kendaraan Dinas Operasional / Surat Pemrohonan Penilaian Ke KJPP Tanggal 4 Oktober 2016 / Contoh surat permintaan kendaraan dinas operasional. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor. 000,00 [#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | [-] Pajak Kendaraan Roda 4 Kijang LGX BM 1121 M 900. Sebagai langkah awal, pemerintah telah memulainya dengan mengusahakan pemakaian kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan di pusat maupun daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. Pengadaan kendaraan dinas bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional. 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau. Dowload Standar Biaya Keluaran 2021. Biaya Operasional Kepala Daerah, Biaya Kegiatan DPRD, dsb. “Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah. NAMA JABATAN : DRIVER MINIBUS/TRUCK. 03: Tambahan Penghasilan ber dasarkan Per timbangan Objektif Lainnya ASN Rp. kendaraan dinas operasional roda dua 91. kendaraan dinas/operasional. 06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di dalam Negeri PMK No. KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2020 BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang: a. Sebelumnya, Asman menyatakan bahwa ia mengizinkan kendaraan dinas digunakan sebagai transportasi mudik Lebaran asalkan biaya bensin dan perawatan. Home » contoh surat permohonan kendaraan dinas operasional » contoh surat permohonan kendaraan dinas roda 2 » contoh surat permohonan kendaraan dinas roda dua » contoh surat permohonan kendaraan dinas Diktum ketiga Inpres 7/2022 itu berbunyi "Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik. Pasal6 (1) Kendaraan dinas operasional lapangan dan. Pegawai bengkel ramah dan cepat tanggap. b. Jakarta, Yang Memberi Ijin , Pemohon, ( Catatan : 1. 2. Disclaimer. Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional di Lingkungan. 2020. Kendaraan dinas terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan dan alat angkutan darat bermotor dinas operasional. Untuk perizinan dan restu yang diberikan, kami untaikan terima kasih. pdf Ada 9 halaman contoh proposal permohonan bantuan kendaraan operasional ukuran A4 1. majeure dengan kondisi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan. 30-16. Kendaraan Dinas Operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor, c. 02. Akan menyimpan kendaraan dinas operasional ditempat yang ditentukan. Baca juga: Lengkap Tabel Gaji PNS Golongan I sampai IV, Plus Semua Tunjangannya. Dinas bagi kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian yang bersangkutan. yang jelas penggunaan kendaraan jika ada penyelewengan ketika menggunakan kendaraan dinas. 100 mobil listrik, 79. 500 cc 3 Ketua DPRD Kabupaten/Kota 1 (satu) unit Sedan atau Minibus 2. Pada indikator sasaran terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua dapat terealisasi 100%. Dalam paparan di hadapan Walikota Bontang, Wakil Walikota. Informatics Journal Vol. Created Date:“Bantuan mobil operasional kepada ponpes ini untuk menunjang syiar Islam di Bateng,. DLH DKI tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin operasional karena belum ada standarisasi alat pengukur kualitas udara dari Kementerian. Surat Permohonan Pinjam Mobil Dinas. 2. Pembelian kendaraan bermotor untuk dinas dilakukan dengan perantaraan Kantor Pusat Pembelian berdasarkan keputusan Kepala Jawatan Perjalanan. KETENTUAN KENDARAAN DINAS Setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan diatur mengenai Standar Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat, Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4, Kendaraan Operasional Bus, dan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2. W. 30-16. “Kendaraan dinas itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas operasional, jadi tidak boleh digunakan menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak sewajarnya. Pasal 21 Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional (Roda 2) 11 Unit Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional (Roda 4) 3 Unit Kode Rekening: Uraian Rincian Per hitungan: Jumlah Koefisien: Satuan Harga: PPN 5. diserahkan oleh penguna/ditarik ke Bidang Aset BPKAD Kabupaten. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan. Contoh Form Peminjaman Kendaraan Operasional. 170. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI. Kendaraan Perorangan Dinas b. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pilihan Editor: Selain Mobil Johnny Plate, Motor Ducati Scrambler Anang Achmad Latif juga Disita. Format Pejanjian. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah. Kendaraan Perorangan Dinas b. go. Saat ini jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan setelah dilakukan lelang tahun 2017 untuk kendaraan roda 4 dan 2 yang kondisinya kurang baik, tidak mampu menunjang kegiatan kantor yang intensitasnya semakin tinggi. (3) Jumlah pengambilan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan perhari dan/ atau perminggu sesuaiSubdirektorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat Wilayah IV. 33% (3) 33% menganggap dokumen ini bermanfaat (3 suara) 19K tayangan 4 halaman. Kendaraan dinas terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan dan alat angkutan darat bermotor dinas operasional. Adaptasi konsep Society 5. Apabila diijinkan untuk penggunaan, kendaraan tersebut akan kami. Tapi ada pengecualian penggunaan ke luar kota. 2007 mengatur bahwa kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dihapuskan apabila telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai Download SBM 2022 Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/ atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga. 06/2015 Tahun 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri. Kendaraan Dinas Operasional yang disewa termasuk fasilitas asuransi all risk (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan. mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Nomor 91 Tahun 2000 tentang Pemberian Jatah Bahan Bakar Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta; Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2010 tentang Pemberian Bahan. Biaya sarana dan prasarana (rumah jabatan) c.