peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2015. 37 th 2014 Ttg. peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1669). Reupload Via : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap,. NOMOR 52 TAHUN 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. ID : 110 HLM. 021 - 5255509 ext 4017. Jenderal Gatot Subroto Kav. 2019. PERMENDAGRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri dalam Negeri. 4. tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa susunan organisasi pemerintah desa. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 170, TLN No. perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016(97 view) Hubungan Antar Peraturan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan TertibJenis Dokumen. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);-3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional T. Semoga informasi ini bermanfaat. Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan . 2017 Februari 03 BATAS AKHIR PENYAMPAIAN DATA PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS TAHUN 2016; 2017 Januari 27 BATAS AKHIR PENYAMPAIAN DATA INFORMASI JABATAN PELAKSANA DAN PETA JABATAN SKPD; 2015 Januari 12 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 download. 2017/NO. : Bali (Provinsi) Singkatan Jenis: PERGUB: Tempat Penetapan: BALI: Tanggal Penetapan: 28 September 2015:. Sumber file : Perundang-undangan. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang. Peraturan Menteri Koordinator Bidang. Jenis Dokumen: Peraturan Menteri Dalam. Permendagri Nomor 52 Tahun 2015. pemerintahan dalam negeri. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2017. 80, BN. TENTANG. E. pemanfaatan data hasil. 52. BAB I KETENTUAN. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016: document: 1. Dilihat 891 kali; Diunduh 24 kali; Unduh. Nomor Tambahan. 05/2012 Tahun 2012 tentang. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,. Diunggah oleh PUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP). bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan digeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Belum ada data…. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. 52. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 1222, kemendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita. go. 23 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)-20 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan. id : 3 hlm. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. PERMENDAGRI No. Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 6. Menteri PerencanaanNOMOR 52/PMK. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. 4. 3 . Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 Entang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 59 KB) Terima kasih sudah berkunjung. 66, BN. nomor 84 tahun 2015 . Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya. 902, kemendagri. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah; Mengingat : 1. Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 6. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-istiadat dan WNilai Sosial Budaya Masyarakat; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 5. 52, LN. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Daerah. Nomor 460); 8. Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Mencabut :KEMENDAGRIMenimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. PERGUB Prov. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala DesaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang mengatur tentang tata cara, syarat, dan prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Contact Person: Arnes Lukman. Indonesia, Kementerian Dalam. BN = Berita Negara. Judul. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2015. Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 517); 11. 26 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi Dan Sub Bidang Di Lingkungan Kementerian. GO. id : 8 hlm. go. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dengan Permendagri 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa . 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan ; PERMENDAGRI No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 12); 5. 61, BN 2015/NO 1228; PERATURAN. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 8. Halaman ini telah diakses 2049 kali. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang - 3 -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. ABSTRAK PERATURAN. Perwakilan. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 – JDIH Pemerintah Provinsi Bali. 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman. 6 tahun 1972; 5. go. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Mencabut : PERMENDAGRI No. Pejabat Pengundangan. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis,. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberentian Kepala Desa. Di tengah hiruk pikuk pemilihan presiden (pilpres) pada Juli 2014 yang lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. GO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir. 06/2016. 2018. M E M U T U S K A N Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH. Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Daerah TertentuNomor Pengundangan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 Badan. Untuk melihat lebih lengkap tentang Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, dapat melalui link dibawah ini. TBN = Tambahan Berita Negara. 7. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut padapenyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri: Institusi: Kementerian Dalam Negeri: Nomor: 84: Tahun: 2015: Judul: Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa: Ditetapkan tanggal: 31. 5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN. Bentuk. 37 th 2014 Ttg. 2007. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO YASONNA H BERITA NEGARA REPUBLIK. Keputusan Menteri Luar Negeri. 1. NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PROSEDUR PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA, PEMBUKAAN. Lampiran 1. 3. sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. 29 December 2015: Tanggal Pengundangan: 31 December 2015:. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota T. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 129 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 201 2 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)Peraturan Gubernur Bali: Nomor: 52: Judul: Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari: T. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5. Judul. Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa 7. Tutup. Pemeriksaan Berakhirnya Masa Jabatan Pencabutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Pasal II Permendikbudristek Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perubahan. Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan. Judul. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga; b. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Nomor: 52: Tahun: 2011: Tentang: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; SALINAN - 2 - Mengingat : 1. Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 8. Hubungi kami melalui Facebook fb. bahwa ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2015. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Peraturan Perundang-undangan. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. 6368, SIPUU. Lampiran I – Permendagri Nomor 52 Tahun 2011. 010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau. Pejabat Pengundangan. - 3 - 5. NOMOR 52 TAHUN 2014. id. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564),. Beranda. : 72. Peraturan Menteri Dalam Negeri: Nomor: 52: Judul: Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/kota: T. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Iota Kerja Departemen. bahwa b erdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan. 2021/No. 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 109 Tahun 2008 tentang. Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor. 2015. Subjek. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.